BANDA ACEH - Tim Pansus I DPRA yang memeriksa sejumlah proyek yang dibiayai APBA, di antaranya meuligoe (istana) Wali Nanggroe di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar menemukan ketidakberesan pekerjaannya. “Atap meuligoe bocor, plafon bergelombang, sangat tidak sebanding dengan anggaran yang mencapai Rp 35 miliar,” kata Ketua Tim Pansus I DPRA, Zulkarnaen.
Menurut Zulkarnaen, timnya menemukan berbagai
persoalan pekerjaan Meuligoe Wali Nanggroe ketika melihat langsung proyek
tersebut, Selasa 28 Januari 2014. Diungkapkan Zulkarnaen, atap seng pada ruang
keluarga, masih bocor. Ketika masuk ke ruang tengah, tanpak plafon yang
terkoyak. Seorang pekerja mengatakan, plafon itu sengaja dikoyak karena ada
perbaikan talang air di atas atap pendopo wali yang bocor. Zulkarnaen
didampingi anggotanya, Akhyar Rasyid, Safwan Yusuf, Ghufran Zainal Abidin,
Usman Muda dan lainnya kepada wartawan mwengatakan, pekerjaan finishing
pembuatan interior plafon tengah ruang keluarga Meuligoe Wali belum dikerjakan
dengan rapi. Penempatan tingkatan plafon tengahnya yang terbuat dari gipsum
belum lurus, bergelombang, dan miring. “Sangat tidak enak dipandang,” katanya.
Pansus
I menjelaskan, total anggaran untuk proyek Meuligoe Wali mencapai Rp 35 miliar,
namun hasil kerja belum sebanding dengan dana yang digelontorkan.
Meuligoe Wali telah selesai dikerjakan pada akhir
2012 dan juga sudah diserahterimakan oleh rekanannya kepada Dinas Cipta Karya
Aceh. Tapi, kata Zulkarnaen, pada 2013 dan 2014 ini, harus dilakukan perbaikan
karena banyak pekerjaan yang tidak beres.
Tim Pansus I DPRA juga menemukan persoalan pada
pembangunan masjid di belakang Meuligoe Wali dengan pagu anggaran mencapai Rp
5,6 miliar namun belum siap dikerjakan. Menurut penjelasan tukang kepada Tim
Pansus, karena bolak balik diubah, sehingga pekerjaan finishingnya belum juga
tuntas sampai tahun 2014.
Proyek lain yang sedang berjalan adalah mes wali dan
perumahan pegawai wali. Menurut informasi dari PPTK-nya, mes dan rumah pegawai
wali itu akan dibangun dua lantai dengan pagu anggaran Rp 30 miliar dengan
sistem multiyears atau lebih dari satu tahun.
“Tahun 2013 telah dialokasikan anggaran Rp 10 miliar,
dan tahun 2014 ini belum diketahui berapa dananya,” kata Safwan Yusuf, anggota
Pansus I DPRA